nusakini.com--Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani menilai rencana penyederhanaan nilai mata uang (redenominasi) rupiah bisa meningkatkan kredibilitas perekonomian Indonesia. "Kalau saya melihat redenominasi, lebih pada kredibilitas. Kalau nolnya banyak dilihatnya negara ini mungkin inflasinya tinggi, ada persepsi dari dunia luar. Angka nol masih banyak juga dikategorikan perekonomiannya belum terlalu bagus. Ini masalah kredibilitas saja," kata Rosan pada diskusi di Menara Kadin Jakarta belum lama ini.

Rencana redenominasi ini yang diajukan kembali oleh Bank Indonesia, kata dia, sebaiknya perlu disosialisasikan terlebih dahulu terkait dengan manfaatnya kepada masyarakat dan dunia usaha. Menurut dia, jangan sampai redenominasi dengan menghilangkan tiga nol rupiah tersebut menjadi kesempatan bagi kalangan tertentu untuk melakukan pembulatan ke atas sehingga harga barang menjadi mahal. 

• KBRI Gelar Business Gathering di Bishkek, Kyrgyzstan untuk Tingkatkan Perdagangan Kedua Negara
• INA-LAC Business Network: KADIN Siap Berbisnis dengan Kawasan Amerika Latin dan Karibia
• Kadin Siap Stabilkan Harga Minyak Goreng
• Menaker Minta KADIN Terapkan Struktur dan Skala Upah
• Bakal Dihadiri Jokowi, Group Same Hotels Indonesia Siap Sukseskan Munas Kadin Di Kendari

"Sebetulnya, redenominasi ini perlu dilakukan, tetapi sosialisasinya yang harus dilakukan secara menyeluruh, jangan sampai menimbulkan gejolak harga," kata dia. 

Ia memandang redenominasi bukan menjadi langkah yang harus dilakukan secara terburu-buru, Namun, banyak negara, seperti Brasil, Turki, dan Polandia yang sudah melakukan redenominasi. Adapun rencana redenominasi ini diajukan kembali oleh Bank Indonesia setelah agenda penyederhanaan nilai mata uang rupiah ini pernah bergulir pada tahun 2013.  

Redenominasi dilakukan dengan menghilangkan tiga nol rupiah, yakni Rp 1.000 diubah menjadi Rp 1. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah meminta adanya kajian dari sisi sosial, politik, dan ekonomi terhadap redenominasi agar rencana ini tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. (p/ab)